Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam suatu perkara pidana yang sedang diproses oleh pihak penegak hukum, pada prinsipnya keberadaan saksi sangat menentukan sekali. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa berhasil atau tidaknya pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya ditentukan pula oleh keberadaan aturan mengenai saksi dan perlindungan saksi. Saksi dan perlindungan saksi adalah dua instrument yang sangat penting. Tanpa kehadiran saksi sangat sulit memulai proses hukum dalam tindak pidana korupsi, baik mulai dari penyelidikan, penyidikan serta penuntutan hingga penjatuhan hukuman (vonis).

Menurut Pasal 1 butir ke 26 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada umumnya saksi dalam kasus tindak pidana korupsi biasanya enggan untuk memberikan kesaksiannya karena belum ada terdapat instrument hukum yaitu berupa perlindungan saksi yang memadai dalam perundang-undangan kita. Secara signifikan kita semua maklum bahwa para pelaku tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar (big corruption) biasanya dilakukan oleh beberapa orang atau oleh orang-orang yang berpengaruh baik karena kekuasaannya (powers) maupun kemampuan finansialnya didalam masyarakat.

Memang di satu sisi negara mengharapkan pertisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi seperti yang tercantum pada Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu pemerintah menghargai mereka yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain tidak tersedia kecukupan instrument hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dalam suatu tindak pidana korupsi khususnya dan tindak pidana kejahatan lain pada umumnya.
Saksi tanpa adanya instrument hukum perlindungan saksi dimungkinkan bisa terkena serangan balik berupa tuntutan pencemaran nama baik (defamation) oleh si pelaku tindak pidana itu sendiri. Belum tersedianya ketentuan hukum mengenai perlindungan saksi di dalam kasus-kasus korupsi sangat terkait erat dengan kebijakan politik (political will) dari penyelenggara negara baik di kalangan eksekutif maupun legislatif serta yudikatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana umumnya dan tindak pidana korupsi khususnya dapat mengakibatkan tidak terungkapnya kasus korupsi tersebut dengan sempurna dan dapat membuat kasus tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas, dan sewajarnyalah bila saksi mendapatkan perlindungan di depan hukum karena perannya dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan.

Dalam Penjelasan Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bila kita perhatikan ketentuan Pasal 159 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, maka apabila seseorang yang tidak bersedia menjadi saksi akan mendapatkan ancaman pidana dari negara, dimana menurut semestinya tiap orang yang menjadi saksi hendaknya secara sukarela mau memenuhi kewajiban hukumnya tersebut.

Sehubungan dengan perlindungan saksi, menurut ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, sebenarnya mewajibkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang menyampaikan laporannya atau memberikan keterangan dalam kasus-kasus korupsi. Akan tetapi ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak merinci secara tegas dan jelas dengan mekanisme yang bagaimana perlindungan saksi yang dimaksudkan, karena perundang-undangan yang ada tidak menyebutkan jaminan hukum bagi saksi dalam mengungkapkan suatu kasus tindak pidana korupsi. Misalnya jaminan untuk tidak dituntut balik atas laporan atau kesaksian yang diberikan. Sehingga diharapkan pemerintah berkewajiban untuk dapat segera menindak lanjutinya dengan membuat suatu aturan hukum yang tegas dan jelas agar keberadaan saksi dalam hal mengungkap suatu kejahatan mendapat perlindungan hukum dari negara. Begitu pula hendaknya perlindungan terhadap saksi yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik sejak tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

Merupakan salah satu indikasi juga di dalam dunia peradilan kita, bahwa salah satu hal yang menyebabkan perkara tindak pidana korupsi tidak banyak disidangkan adalah tidak terdapatnya aturan hukum mengenai jaminan terhadap Perlindungan Saksi baik di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini.

Bisnis Sampingan Hasil Menguntungkan

Renungkan !
Jika orang lain yakin pada Anda dan mempekerjakan Anda serta mereka pikir, Anda dapat menghasilkan uang untuk mereka.
Mengapa Anda tidak bekerja dan menghasilkan uang untuk Anda sendiri serta mewujudkan Rencana Masa Depan Anda !!!

Maukah Anda mempunyai SUMBER PENGHASILAN yang akan memberikan uang kertas setiap hari kepada Anda ???
Maukah Anda hidup – mempunyai uang simpanan ratusan juta rupiah di Bank – tanpa perlu peras keringat banting tulang untuk membuat kaya orang lain ???
Maukah Anda mempunyai satu perusahaan yang sah, (PT. Duta Future International, SIUP : 510/2-0077-DISKUKM & PERINDAG/2008 TDP : 101115113715, NPWP : 02.789.009.4-429.000, Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI Nomor : AHU-09853.AH.01.01. Tahun 2008) yang dapat dijalankan secara sampingan atau sepenuhnya dan memberikan jutaan rupiah setiap minggu kepada Anda ???
Kami menawarkan usaha yang mudah anda jalankan...!!!

Usaha yang kami tawarkan merupakan usaha Personal Franchise (waralaba pribadi). Hanya dengan bekerja sama dengan perusahaan DBS Anda dapat membangun Aset masa depan Anda sendiri. Anda tidak perlu membayar lisensi yang besarnya milyaran seperti waralaba pada umumnya Anda hanya perlu membeli lisensi Rp.200.000,- untuk mendapatkan HAK USAHA (HU) waralaba pribadi dari PT. DUTA FUTURE INTERNATIONAL. Sebagai mitra kerja, Anda akan mendapatkan komisi yang suatu saat nanti besarnya bahkan melebihi penghasilan orang yang membeli hak waralaba seperti : Alfamart bahkan Mc donalds..

Biaya pendaftaran/investasi Rp.200.000,- untuk HU pertama (Kartu EC) & Rp.150.000,- untuk penambahan HU (kartu reguler). Anda akan mendapatkan:

1. Hak Keagenan Pulsa
Dengan hak Keakegenan Pulsa ini anda dapat menjual Pulsa (One Chip All Operator) dan mendapatkan keuntungan secara langsung dari selisih harga modal dengan harga penjualan anda. Untuk jualan pulsa anda tidak dituntut dengan adanya target penjualan ataupun keharusan untuk deposit. Bahkan anda bisa jualan dan memperoleh Bonus pulsa setiap minggu tanpa harus Deposit.
2. Fasilitas SMS MURAH & SMS SUPER MURAH (GPRS)
3. Kartu Diskon di lebih dari 5000 Merchant Ternama
4. Diskon Pembelian Motor
5. Training & Seminar-seminar Pengembangan Diri
6. Education Pack (Termasuk e-book senilai lebih dari Rp.750.000,-)
7. Program CRP (Customer Refferal Program)

Hanya dengan investasi Rp.200.000,- untuk HU pertama (Kartu EC) & Rp.150.000,- untuk penambahan HU dan dengan Anda mereferensikan Program Pulsa Gratis ini kepada rekan Anda, maka Anda akan mendapatkan:

1. Bonus Refferal
Bonus ini didapatkan saat Anda memperkenalkan orang baru untuk direkrut menjadi jaringan Anda. Setiap Anda mendapatkan member / agen baru, Anda akan mendapatkan Rp.20.000. Bonus ini didapatkan hanya oleh 1 orang yang mengajak (mereferensikan) saja. Upline-upline yang tidak mensponsori tidak mendapatkan bonus ini. Semakin banyak orang yang anda sponsori, semakin besar bonus sponsor Anda. Jika Anda mensponsori lebih dari 3 orang, maka anggota yang ke-3 atau selebihnya dapat ditempatkan di bawah anggota 1 atau 2. Contohnya, jika Anda berhasil mengajak si A dan si B, Anda akan mendapatkan bonus sponsor Rp.20.000 x 2 = Rp.40.000. Jika Anda ingin ingin mengajak lebih dari dua orang, misalnya si C, Anda dapat menaruh si C (melalui virtual office atau handphone Anda) di bawah si A atau si B. Dalam contoh diatas, si C Anda tempatkan dibawah si A. Maka, Anda akan mendapat lagi bonus sponsor sebesar Rp.20.000.-

2. Bonus Matching
Bonus ini adalah bonus perkembangan jaringan Anda. Bonus ini akan Anda dapatkan ketika ada keseimbangan jumlah account anggota di jaringan Anda di kaki sebelah kiri dan kanan, besarnya: Rp.30.000,- ( Rp 22.500 rupiah cash + 7.500 Deposit Pulsa) untuk setiap pasangnya. Jadi bila ada anggota di kaki kiri dan kanan yang bisa dipasangkan Anda akan mendapatkan bonus pasangan. Otomatis program komputer yang akan menghitung ini semua, Anda tidak perlu pusing-pusing untuk menghitung bonus Anda. Bonus ini selain bonus yang terbesar di bisnis ini juga berpotensial sebagai pasif income Anda nantinya jika jaringan Anda sudah berkembang besar. Khusus untuk bonus ini, agar perusahaan tidak merugi, perusahaan membatasi bonus pasangan setiap harinya. Setiap hari maksimal bonus pasangan yang dapat Anda terima adalah 12 pasang (Flushout). Jadi penghasilan Anda per hari maksimal sebesar: 12 pasang x Rp 22.500 = Rp 270.000 dan 12 pasang x Rp 7.500 = Rp 90.000 Deposit Pulsa. Jika lebih, disebut flush out . Misalnya jika terdapat 13 anggota baru dikaki kiri dan 15 anggota baru dikaki kanan, maka bonus pasangan Anda yang seharusnya 13 pasang (ada 2 anggota dikaki kanan yang menunggu dipasangkan dikaki kiri) tetap akan dihitung 12 pasang, 1 pasang sisanya akan masuk ke perusahaan. Jika flush out terjadi, Anda berkesempatan memperoleh poin untuk mendapatkan reward.

3. Bonus Development
Anda akan mendapatkan Rp.1000 untuk setiap member yang ada di jaringan Anda sampai kedalaman 20 Generasi. Komisi ini untuk mengantisipasi apabila jaringan Anda berat sebelah (tidak seimbang) atau hanya 1 kaki yang jalan. Apabila keadaan itu terjadi, maka Anda tidak akan mendapatkan komisi pasangan. Maka komisi titik tetap dapat menghidupi Anda. Apabila kedua kaki Anda berupa binary sempurna (seimbang) maka sampai di Generasi ke-20 total anggota di jaringan Anda sebanyak 2.097.150 anggota, berarti komisi titik yang bisa Anda dapatkan Rp. 2.097.150.000.-. Pada kenyataannya, kecil kemungkinan terjadi jaringan Anda betul-betul sempurna, namun jika jumlah anggota Anda 50% dari sempurna saja, berarti Anda akan mendapatkan bonus titik sebesar Rp.1 milliar!! Lebih pahit lagi jika 25% aja dari sempurna, Anda akan mendapatkan sebesar Rp.500juta. Apakah ada Anda akan menolaknya?

4. Bonus Generasi
Bonus Generasi Duplikasi adalah bonus sebesar Rp.2000,-/ member / Generasi yang Anda dapatkan ketika Generasi I, II, ataupun III di jaringan Anda mendapatkan Komisi Pasangan sampai kedalaman tak terbatas (karena dibatasi flush out maka sehari maksimal 12 pasang/anggota di jaringan Anda/Generasi).
Generasi I adalah orang-orang yang Anda sponsori.
Generasi II adalah orang-orang yang disponsori generasi I Anda.
Generasi III adalah orang-orang yang disponsori generasi II Anda.

Bonus ini diberikan sebagai insentif kepada anggota mengingat tidak ada anggota yang memiliki jaringan sempurna (sering kakinya besar sebelah). Jika tadinya Anda tidak mendapatkan komisi yang besar jika membantu kaki “gajah” Anda (kecuali bonus titik), maka sekarang setiap ada pertambahan di kaki “gajah” Anda, selama bisa dipasangkan untuk generasi I/II/III, Anda akan mendapatkan komisi yang besar pula.
Dengan asumsi masing-masing anggota mensponsori 5, dan masing masing dari mereka mensponsori 5 orang sampai generasi III maka potensi penghasilan Anda :
Generasi I : 5 X Rp. 2000,- X 12 = Rp. 120.000,- / hari / HU
Generasi II : 25 X Rp. 2000,- X 12 = Rp. 600.000,- / hari / HU
Generasi III : 125 X Rp. 2000,- X 12 = Rp. 3.000.000,- / hari / HU
Dari perhitungan diatas terlihat potensi Bonus Generasi Duplikasi Anda adalah Rp. 3.720.000,-/hari.

5. Royalti Keagenan
Bonus bulanan, yang di dapat dari total pembelian Pulsa Keagenan dari jaringan Anda dari Generasi 1 sampai Generasi 10 sebesar Rp. 10,-/transaksi. Sistem akan mencari secara otomatis Member yang melakukan transaksi sampai 10 Level ke bawah. Member di jaringan Anda yang pada bulan tersebut tidak melakukan transaksi tidak akan masuk perhitungan dan digantikan oleh Level bawahnya (Kompres / Push Up)

6. Bonus Reward
Reward akan diberikan kepada anggota yang berprestasi dalam menjalankan bisnis ini. Penilaian prestasi menggunakan sistem flush out. 1 poin terhitung jika terdapat 13 pasang dalam 1 hari.
Jenis-Jenis Reward
1 poin : Polis Asuransi kecelakaan Gratis dengan pertanggungan senilai Rp.10.000.000,-
15 poin : Televisi senilai Rp.1.000.000,- + Pin & Sertifikat
30 poin : Handphone senilai Rp.2.000.000,- + Pin & Sertifikat
75 poin : Laptop senilai Rp.5.000.000,- + Pin & Sertifikat
100 poin : Infokus (LCD Projector) senilai Rp.6.500.000,- + Pin & Sertifikat
150 poin : Motor Rp. 15.000.000,- + Pin & Sertifikat
425 poin : Program Religi ke tanah suci Rp. 30.000.000,- + Pin & Sertifikat
1000 poin : Mercedes Benz C240 / Mazda RX-8 senilai Rp. 500.000.000,- + Pin & Sertifikat
2000 poin : Rumah Mewah senilai Rp.1.500.000.000,- + Pin & Sertifikat


PREDIKSI TERBURUK MENJALANKAN CUST. REFFERAL PROGRAM DFI SELAMA 1 TAHUN:
Misalkan Anda hanya ingin memperkenalkan bisnis ini di bulan pertama saja, selanjutnya Anda hanya ingin membantu anggota baru Anda saja. Dari ratusan orang yang telah Anda kenal, hanya dua orang saja yang Anda ajak ke dalam bisnis ini. Di bulan berikutnya, kedua anggota Anda tersebut juga hanya bisa mengajak masing-masing dua orang, sehingga di bulan kedua terdapat 4 anggota baru di jaringan Anda. Proses ini berlangsung sama (ter-duplikasi) ke seluruh jaringan Anda, yaitu masing-masing anggota baru hanya mengajak 2 orang di bulan pertama, selanjutnya hanya membantu anggota baru di masing-masing jaringannya untuk mendapatkan dua orang, begitu seterusnya.

Maka jika Anda menjalankan bisnis ini selama 1 tahun atau 12 bulan, jumlah anggota dan komisi pasangan baru di jaringan Anda:

Bulan ke- Anggota Baru Komisi Pasangan Cash Bonus Pasangan Pulsa
1 2 Rp 22,500 7,500
2 4 Rp 45,000 15,000
3 8 Rp 90,000 30,000
4 16 Rp 180,000 60,000
5 32 Rp 360,000 120,000
6 64 Rp 720,000 240,000
7 128 Rp 1,440,000 480,000
8 256 Rp 2,880,000 960,000
9 512 Rp 5,760,000 1,920,000
10 1024 Rp 11,520,000 3,840,000
11 2048 Rp 23,040,000 7,680,000
12 4096 Rp 46,080,000 15,360,000

total Rp 92,137,500 30,712,500

Apabila Anda telah memutuskan untuk bergabung dalam klub passive income kami, dan untuk dapat mendengarkan paparan usaha ini lebih rinci, serta bagaimana cara meraih KESUKSESAN di bisnis DBS secara CEPAT & DAHSYAT!!

anda dapat mengirim Email Ke sigit_982002@yahoo.com

Asas Legalitas

Asas legalitas telah diatur secara berbeda dibandingkan Wetboek
van Straftrecht (WvS). Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) peruatan yang
dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, (ii) peraturan tersebut
harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Tetapi, adagium nullum delictum,
nulla poena sine praevia lege poenali telah mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat
dalam Pasal 1 Rancangan KUHP berikut ini:
(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali
perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat
perbuatan itu dilakukan.
(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan
analogi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan
bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat
bangsa-bangsa.
Sebagian ahli hukum pidana menganggap bahwa pengaturan tersebut merupakan perluasan
dari asas legalitas. Tetapi, sebagian lagi menganggap pengaturan tersebut sebagai
kemunduran, terutama bunyi Pasal 1 ayat (3). Akibatnya, timbul perdebatan di antara para
yuris Indonesia, bahkan yuris Belanda. Perdebatan ini seolah mengulang perdebatan lama
ketika Kerajaan Belanda akan memberlakukan KUHP di Hindia Belanda, yaitu apakah
akan diberlakukan bagi seluruh lapisan masyarakat di Hindia Belanda atau tidak.1 Namun,
Van Vollenhoven menentang keras jika KUHP diberlakukan juga kepada pribumi.
Pengaturan Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP kontradiktif dengan Pasal 1 ayat (2) yang
melarang penggunaan analogi. Padahal Pasal 1 ayat (3), menurut Prof. Andi Hamzah,
merupakan analogi yang bersifat gesetz analogi, yaitu analogi terhadap perbuatan yang
sama sekali tidak terdapat dalam hukum pidana. Selanjutnya, menurut Prof. Andi Hamzah,
1 Pada saat itu masyarakat Hindia Belanda dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: Eropa, Timur
Asing, dan Pribumi.
POSITION PAPER ADVOKASI RUU KUHP SERI #1
“Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP”
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 4
pelarangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) lebih pada recht analogi, yaitu analogi terhadap
perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.
Melalui pengaturan Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP, bisa saja seseorang dapat dituntut
dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, walaupun perbuatan tersebut
tidak dinyatakan dilarang dalam perundang-undangan. Padahal, seharusnya asas legalitas
merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi
manusia, yang menghendaki adanya batasan terhadap penghukuman terhadap seseorang.
Selain itu, hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law) sangat luas
pengertiannya. Tercakup di situ antara lain hukum adat, hukum kebiasaan, hukum lokal,
bahkan bisa jadi hukum lain yang dianggap hidup dalam masyarakat, seperti pemberlakuan
Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam.
Melalui pemaparan di atas, setidaknya terdapat dua masalah penting yang perlu dibahas,
yaitu: masalah asas legalitas dan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’. Dari pokok
masalah tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul, antara lain:
 Apakah pengaturan asas legalitas dalam Rancangan KUHP tidak bertentangan secara
konseptual dengan asas legalitas itu sendiri;
 Apabila asas legalitas dalam Rancangan KUHP itu diterima, apa akibat yang dapat
timbul dalam tatanan hukum pidana;
 Apakah akibat yang dapat timbul dengan diakomodasinya ‘The Living Law’ ke dalam
asas legalitas; dan
 Bagaimana seharusnya ‘The Living Law’ ditempatkan dalam tatanan hukum, perlukah
ia diformalkan dalam undang-undang.